intip-intip berita

Dikarenakan batalnya disahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) pada periode DPR RI 2014-2019, membuat mekanismenya harus dibahas dari awal. Sebab, tidak bisa di carry over ke periode selanjutnya. Mengenai hal tersebut, Anton Setiawan selaku Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya menghargai proses legislasi serta menghormati keputusan dari DPR RI untuk membetalkan mengesahkan RUU KKS menjadi UU untuk periode saat ini. "Ya ini bagian dari dinamika proses legislasi, kita hormati keputusan yang sudah ditetapkan," ujarnya ketika dihubungi Akuratco, Minggu (29/9) siang, di Jakarta. Untuk proses selanjutnya, Anton menyebutkan pihaknya akan mengikuti semua proses bersama keanggotaan dewan yang baru supaya rancangan regulasi siber tersebut bisa terwujudkan menjadi UU yang berlaku. "Kita tunggu nanti dari DPR akan seperti apa," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Pantai Khu...

Tim Transisi yang sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikatakan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah memiliki tugas untuk melakukan analisis terhadap hasil revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Melalui sidang Paripurna yang digelar kemarin lah RUU resmi diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, Pimpinan telah membentuk Tim Transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di Paripurna tersebut, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di Penindakan ataupun Pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada Pimpinan," ungkap Febri dalam pesan singkatnya, Rabu (18/9/2019). Tak sembarangan dibuat, mengingat keadaan saat ini KPK serba sulit karena imbas dari disahkannya RUU tersebut. Pembuata...

Perhatian Pemerintahan Pusat mendapati apresiasi dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. Lukas memeberikan apresiasi tersbeut karena Pemerintahan Pusat memberikan bantuan renovasi bagi perkantoran, ruko dan perumahan warga yang terkena dampak dari terjadinya kerusuhan yang terjadi di Papua pada Kamis (29/8/2019). "Sudah pasti kami menyampaikan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," katanya di Jayapura, Selasa (3/9/2019). Kerusakan yang terjadi akibat unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada hari Kamis tersebut, Lukas sangat berterima kasih karena Kementerian PUPR langsung turun langsung melihat, meninjau serta mendata kerusakan yang ada. "Saya pikir dengan adanya bantuan ini akan dapat membantu masyarakat dan kalangan yang terdampak pascaunjuk rasa tersebut," ujarnya. Presiden Jokowi yang sudah memberikan bantuan dan stimulan melalui kementerian terkakit ini, Lukas mengatakan sangat membantu Pemerint...